Realisasi program prioritas daerah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”
Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cilegon merupakan perwujudan amanat program prioritas daerah dalam hal “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” melalui pelaksanaan Misi Ke-1 “Menghadirkan Pemerintah Daerah Yang Profesional dan Akuntabel”. Keberhasilan proses pembentukan MPP Kota Cilegon dimotori oleh Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor : 060/Kep.269-ORB/2021. Program ini menjadi salah satu program prioritas yang tingkat keberhasilan capaiannya lebih cepat dari target RPJMD. Di dalam dokumen RPJMD target launching MPP dilaksanakan pada tahun 2023, namun pelaksanaannya dilapangan mengalami percepatan sehingga pada tanggal 05 Desember 2022 Mal Pelayanan Publik Kota Cilegon dapat diresmikan secara nasional oleh Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden di Jakarta.
Penyelenggaraan MPP Kota Cilegon dilaksanakan dengan mengusung 4 prinsip yaitu Terpadu, Kolaboratif, Profesional dan Akuntabel. Jumlah instansi gerai yang bergabung pada MPP Kota Cilegon sebelumnya adalah 22 instansi dan pada awal agustus PT.Taspen (Persero) melalukan MoU untuk bergabung dengan MPP Kota Cilegon, sehingga jumlah keseluruhan saat ini terdapat 23 instansi gerai, terdiri dari berbagai macam instansi baik itu instansi vertikal, Pemerintah Provinsi Banten, perangkat daerah Kota Cilegon, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan melayani sebanyak total 106 jenis layanan.
Menurut himpunan data yang kami olah berdasarkan rekap mesin antrian, jumlah total kunjungan pada MPP Kota Cilegon sejak awal januari sampai dengan akhir juli 2023 berjumlah 12.620 pengunjung. Pada data tersebut, Jumlah layanan terbanyak berada pada gerai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan layanan kependudukan memiliki total jumlah kunjungan layanan sebanyak 4.916 orang atau sebesar 38,95% selama 7 bulan. Jumlah penerima layanan tertinggi pada urutan kedua berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu dengan total jumlah kunjungan layanan sebanyak 1.691 orang (13,40%), disusul pada urutan ketiga adalah BPJS Kesehatan dengan total jumlah kunjungan layanan sebanyak 1.151 orang (9,12%).
