Dalam rangka transisi perizinan berusaha secara nasional ke Sistem OSS (Online Single Submission), BKPM hari ini, Jum’at 29 Juni 2018, telah menghentikan segala pemrosesan izin dan penerbitan izin untuk sementara waktu. Pemrosesan izin dan penerbitan izin akan berjalan kembali dalam waktu dekat (hemat info dari Menteri Koordinator Perekonomian, dalam hitungan hari) di Kementerian Koordinator Perekonomian dengan sistem OSS, setelah sistem OSS telah resmi di-luncurkan (di-Launching).

Menurut info yang diterima BKPM, Bapak Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2018, pada hari Kamis, 21 Juni 2018, di mana PP tersebut memindahkan hampir keseluruhan wewenang pemrosesan dan penerbitan izin dari BKPM ke Kementerian Koordinator Perekonomian, yang akan memproses dan menerbitkan izin tersebut melalui sistem OSS.

Sesuai arahan Menteri Koordinator Perekonomian dalam Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian kemarin, Kamis 28 Juni 2018, BKPM untuk sementara ini akan “tampung dulu” segala permohonan izin, untuk disalurkan nanti ke OSS setelah OSS telah resmi di-Launching. Dari informasi yang diterima BKPM, ada beberapa izin yang masih akan diproses dan diterbitkan di BKPM dan bukan di OSS, bahkan pasca berlakunya PP-24/2018. Namun BKPM sedang dalam proses memverifikasi persisnya izin-izin mana yang termasuk dalam pengecualian tersebut.

PTSP-BKPM (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tetap buka setiap hari kerja seperti biasa, guna melayani pertanyaan pemohon izin dan investor, dan guna menampung secara sementara, permohonan-permohonan izin sesuai arahan MenKo Perekonomian. Di samping peranan ini, PTSP-BKPM juga akan menyiapkan diri untuk mengambil alih pengoperasian Sistem OSS dari KemenKo Perekonomian kira-kira 5 bulan dari sekarang, sebagaimana telah diterangkan oleh MenKo Perekonomian dalam pernyataannya kepada media massa dalam beberapa minggu terakhir.

Pemohon izin, investor dan publik dimohon terus mengikuti akun BKPM di Media Sosial dan pernyataan BKPM kepada Media, karena khususnya dalam hari-hari berikut, BKPM akan terus menyiarkan updates dan keterangan lebih lanjut. Atas nama Pemerintah, BKPM tentunya memohon maaf kepada para investor, atas mendadaknya informasi dan kondisi ini, dan atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Jakarta, 29 Juni 2018

 

In conjunction with the transition of nation-wide permits and licenses to the OSS System (Online Single Submission), BKPM today, Friday 29th of June 2018, suspended all processing and issuance of permits and licenses for the time being. Processing and issuance of permits and licenses will resume soon at the Coordinating Ministry for Economic Affairs in the very near future (according to information for the Coordinating Minister for Economic Affairs, within days), after the OSS System has been officially launched.

According to information received by BKPM, President Joko Widodo signed Government Regulation (GR) Number 24/2018 on Thursday, June 21, 2018, where said GR-24/2018 transfers virtually all authority to process and issue permits and licenses from BKPM to the Coordinating Ministry for Economic Affairs to be processed under the OSS System.

In accordance with guidance provided by the Coordinating Minister for Economic Affairs in the Coordinating Meeting at the Coordinating Ministry for Economic Affairs yesterday, Thursday June 28th, 2018, BKPM will “warehouse” on a temporary basis, all incoming applications for permits and licenses, to be channeled to the OSS System once OSS has been officially launched. According to information received by BKPM, there are several permits and licenses which will continue to be processed by BKPM even after GR-24/2018 has come into effect. BKPM is currently in the process of verifying which permits and license exactly fall under this exception.

The BKPM PTSP (One Stop Shop) will continue to open during working days as normal, in order to answer any queries from permit applicants and investors, and to “warehouse” any incoming permit and license applications, in accordance with the Economy Coordinating Minister’s aforementioned instructions. Aside from this current role, the BKPM One Stop Shop or PTSP will also be preparing itself to take over the OSS System’s operations approximately 5 months from now, as has been explained by the Economy Coordinating Minster in a number of his statements to the media during the last few weeks.

We request that permit and license applicants and investors continue to monitor BKPM’s official accounts on Social Media and BKPM’s statements to the press, as we will be issuing further updates and explanations in coming days. On behalf of the Government of Indonesia, BKPM of course apologizes for any inconvenience caused by the suddenness of this information and condition.

Jakarta, June 29th,2018

*******

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

Ariesta Riendrias Puspasari

Kepala Biro Peraturan, Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan TU Pimpinan

Jl. Jend. Gatot Subroto No.44 Jakarta 12190

Telepon : 021-5269874

E-mail :humas@bkpm.go.id