DENGAN INI KAMI INFORMASIKAN, DALAM RANGKA MENINDAKLANJUTI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI DAERAH, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2017 DAN MERUJUK PADA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 503/6491/SJ TANGGAL 17 JULI 2019.
BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS YANG MENEGASKAN BAHWA PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH DICABUT ATAU DIHAPUS DIMANA SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA (SKDU) DAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) YANG DIKATEGORIKAN DALAM IZIN GANGGUAN TIDAK DAPAT DITERBITKAN LAGI OLEH PEMERINTAH DAERAH.
