Portal Perizinan Online
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Perluasan / Perubahan
Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Perluasan / Perubahan
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan MBR
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan MBR
3. Peraturan Wali Kota Cilegon No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
4. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon
6. Keputusan Wali Kota Cilegon No. 060.05 / Kep 105 DPMPTSP / 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kota Cilegon.
Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Perluasan / Perubahan
Syarat-syarat yang harus dipenuhi:
- Unggah akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya
- Unggah Bukti Pembayaran PBB Tahun Terakhir
- Unggah Bukti Perolehan Tanah (AJB/Sertifikat)
- Unggah Gambar Teknis Untuk Perencanaan dan Perancangan Rumah dan MBR
- Unggah Identitas Pemohon untuk Badan Usaha perorangan dan / atau Berbadan hukum (KTP / IMTA dan KITAS untuk WNA)
- Unggah Pengesahan Tata Guna Tanah atau kesesuaian ruang dari Dinas Teknis
- Unggah Perencanaan dan Perancangan Sarana dan Prasarana serta Utilitas Umum
- Unggah Sertifikat/Kartu Peserta BPJS Kesehatan (Kecuali Penyelenggara Negara)
- Unggah Sertifikat/Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Bukti Lunas Pembayaran Iuran Terakhir (dilegalisir oleh Pejabat BPJS Ketenagakerjaan apabila tanda bukti pembayaran tidak jelas) Kecuali Penyelenggara Negara
- Unggah Surat Pernyataan Pembangunan Rumah MBR diatas Materai Rp.10.000,-
- Unggah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
- Unggah Surat Pernyataan Penguasaan Lahan yang dikuasai diatas Materai Rp.10.000,-
- Unggah Surat Rekomendasi Teknis dari OPD Teknis Terkait
Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Perluasan / Perubahan
Prosedur untuk mendapatkan perizinan:
- Pemohon mengajukan permohonan izin ke alamat web dpmptsp.cilegon.go.id dan mendapatkan akun member area
- FO (Front Office) memverifikasi berkas permohonan
- BO (Back Office) memverifikasi berkas permohonan jika persyaratan terdapat kesalahan maka berkas permohonan masuk ke member area dan pemohon merevisi persyaratan yang salah, jika benar berkas permohonan diteruskan ke Penata Perizian Ahli Muda
- Penata Perizinan Ahli Muda memverifikasi berkas permohonan jika persyaratan terdapat kesalahan maka berkas permohonan masuk ke member area dan pemohon merevisi persyaratan yang salah, jika benar berkas permohonan diteruskan ke Tim Teknis
- Tim Teknis membuat Rekomendasi sesuai dengan persyaratan yang diajukan, jika hasil rekomendasi ditolak maka pemohon mendapatkan email penolakan beserta Rekomendasi penolakan, jika Rekomendasi disetujui maka BO (Back Office) membuat draft SK
- BO membuat draft SK kemudian diteruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda
- Penata Perizinan Ahli Muda memverifikasi draft SK jika terjadi kesalahan dalam penulisan draft SK maka permohonan dikembalikan ke BO (Back Office) untuk direvisi, jika benar maka permohonan diterusakan ke Penata Perizinan Ahli Madya
- Penata Perizinan Ahli Madya memverifikasi draft SK jika terjadi kesalahan dalam penulisan draft SK maka permohonan dikembalikan ke BO (Back Office) untuk direvisi, jika benar maka permohonan diterusakan ke Kepala Dinas
- Kepala Dinas memverifikasi draft SK jika terjadi kesalahan dalam penulisan draft SK maka permohonan dikembalikan ke BO (Back Office) untuk direvisi, jika benar Kepala Dinas menandatangani izin secara elektronik kemudian sistem secara otomatis mengirimkan email pengisian IKM ke pemohon
- Pemohon mengisi IKM yang dikirimkan oleh sistem kemudian pemohon mengunduh SK izin secara mandiri
