Portal Perizinan Online
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Baru
Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Baru
Dasar Hukum:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaiman telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon
9. Keputusan Wali Kota Cilegon No. 060.05 / Kep 105 DPMPTSP / 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kota Cilegon.
Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Baru
Syarat-syarat yang harus dipenuhi:
- Unggah Scan Asli Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah berisi : a.)Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah b.)Bentuk dan nama sekolah c.)Lokasi sekolah d.)Sumber peserta didik e.)Guru dan tenaga kependidikan lainnya serta rencana pengembangannya f.)Sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional dan proyeksi aliran dana g.)Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan h.)Peta pendidikan i.)Kesimpulan studi kelayakan
- Unggah akte notaris pendirian dan/atau akte perubahan badan penyelenggara berbadan hukum dan bukti pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Asli)
- Unggah bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan dengan melampirkan dokumen kepemilikan yang sah atas nama badan penyelenggara dengan melampirkan IMB (Asli)
- Unggah kurikulum/program kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum kegiatan belajar muatan lokal, sedangkan program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan oleh sekolah
- Unggah Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan hasil studi kelayakan. Memuat materi pokok komponen sebagai berikut : a) Visi dan Misi, b) Kurikulum, c) Peserta didik, d)Pendidik dan tenaga pendidik, e) Sarana dan prasarana, f) Struktur Organisasi, g) Pendanaan, h) Manajemen satuan pendidikan.
- Unggah Scan Asli Identitas Pemohon (KTP, SIM / Pasport dan/atau Kitas untuk WNA) sesuai penanggungjawab izin sebelumnya
- Unggah Sertifikat/Kartu Peserta BPJS Kesehatan (Kecuali Penyelenggara Negara)
- Unggah Sertifikat/Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Bukti Lunas Pembayaran Iuran Terakhir (dilegalisir oleh Pejabat BPJS Ketenagakerjaan apabila tanda bukti pembayaran tidak jelas) Kecuali Penyelenggara Negara
Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Baru
Prosedur untuk mendapatkan perizinan:
- Pemohon mengajukan permohonan izin ke alamat web dpmptsp.cilegon.go.id dan mendapatkan akun member area
- FO (Front Office) memverifikasi berkas permohonan
- BO (Back Office) memverifikasi berkas permohonan jika persyaratan terdapat kesalahan maka berkas permohonan masuk ke member area dan pemohon merevisi persyaratan yang salah, jika benar berkas permohonan diteruskan ke Penata Perizian Ahli Muda
- Penata Perizinan Ahli Muda memverifikasi berkas permohonan jika persyaratan terdapat kesalahan maka berkas permohonan masuk ke member area dan pemohon merevisi persyaratan yang salah, jika benar maka dilanjutkan persiapan peninjauan lapangan (survey).
- DPMPTSP dan Tim Teknis melakukan survey lapangan ke alamat yang diajukan oleh pemohon
- Tim Teknis membuat Rekomendasi Teknis sesuai dengan hasil dari survey lapangan bersama DPMPTSP, jika hasil Rekomendasi Teknis menyatakan ditolak maka pemohon akan mendapatkan email penolakan beserta hasil Rekomendasi Teknis, jika permohonan disetujui maka BO (Back Office) membuat draft SK
- BO membuat draft SK kemudian diteruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda
- Penata Perizinan Ahli Muda memverifikasi draft SK jika terjadi kesalahan dalam penulisan draft SK maka permohonan dikembalikan ke BO (Back Office) untuk direvisi, jika benar maka permohonan diterusakan ke Penata Perizinan Ahli Madya
- Penata Perizinan Ahli Madya memverifikasi draft SK jika terjadi kesalahan dalam penulisan draft SK maka permohonan dikembalikan ke BO (Back Office) untuk direvisi, jika benar maka permohonan diterusakan ke Kepala Dinas
- Kepala Dinas memverifikasi draft SK jika terjadi kesalahan dalam penulisan draft SK maka permohonan dikembalikan ke BO (Back Office) untuk direvisi, jika benar Kepala Dinas menandatangani izin secara elektronik kemudian sistem secara otomatis mengirimkan email pengisian IKM ke pemohon
- Pemohon mengisi IKM yang dikirimkan oleh sistem kemudian pemohon mengunduh SK izin secara mandiri
Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Baru
Formulir ini telah diunduh sebanyak 50 kali.
Klik tombol dibawah untuk mengunduh formulir.
Formulir Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Baru
